PEMBERITAHUAN HASIL
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA
Pada hari Rabu, 22 Mei 2024 di BFI Tower, Sunburst CBD Lot 1.2, Jl. Kapt Soebijanto Djojohadikusumo, BSD City – Tangerang Selatan telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPS Tahunan”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPS Luar Biasa”) Perseroan.
Ringkasan Risalah RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa masing-masing adalah sebagai berikut:
Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa dihadiri oleh para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
Dewan Komisaris:
1. Kusmayanto Kadiman * Presiden Komisaris
2. Johanes Sutrisno Komisaris Independen
3. Alfonso Napitupulu Komisaris Independen
Direksi:
1. Francis Lay Sioe Ho Presiden Direktur
2. Sudjono Direktur
3. Sutadi Direktur
4. Andrew Adiwijanto Direktur
Undangan:
1. Goklas
*hadir melalui video telekonferensi
Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham
- RUPS Tahunan dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham sejumlah 12.418.874.932 saham atau 82,576% dengan hak suara yang sah yaitu sebesar 15.039.383.620 saham setelah dikurangi pembelian kembali saham oleh Perseroan sebanyak 927.732.000 saham (Saham Treasuri).
- RUPS Luar Biasa dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham sejumlah 12.176.620.452 saham atau 80,965% dengan hak suara yang sah yaitu sebesar 15.039.383.620 saham setelah dikurangi pembelian kembali saham oleh Perseroan sebanyak 927.732.000 saham (Saham Treasuri).
Masing-masing sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 25 April 2024 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.
Kesempatan Tanya Jawab
Dalam RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa untuk setiap mata acara, para pemegang saham yang hadir telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat mengenai materi yang dibicarakan (kecuali dalam Mata Acara Kelima RUPS Tahunan tidak dilakukan sesi tanya jawab karena hanya bersifat laporan). Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dalam RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.
Mekanisme Pengambilan Keputusan
Keputusan dalam setiap mata acara RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa diambil berdasarkan pemungutan suara, kecuali dalam Mata Acara Kelima RUPS Tahunan tidak dilakukan pengambilan keputusan karena bersifat laporan.
Keputusan RUPS Tahunan
Keputusan dalam Mata Acara Pertama:
Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
Menerima dengan baik dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan” sesuai laporannya Nomor: 00007/3.0423/AU.1/09/1042-2/1/II/2024 dengan pendapat "Wajar Tanpa Modifikasian", dengan demikian memberikan pembebasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris dari tanggung jawab atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2023, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
Menerima dengan baik dan mengesahkan Laporan Tugas dan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Dasar Pengambilan Keputusan dalam Mata Acara Pertama:
Suara: Setuju – 12.315.156.686 (99,1648338%); Abstain – 103.718.246 (0,8351662%); Tidak Setuju – 0 (0%)
Keputusan dalam Mata Acara Kedua:
Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp1.643.799.000.000,- (satu triliun enam ratus empat puluh tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dengan peruntukannya sebagai berikut:
Sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dari laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan untuk cadangan sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
Sebagai dividen tunai sebesar Rp55,- (lima puluh lima rupiah) per lembar saham, termasuk sebesar Rp28,- (dua puluh delapan rupiah) per lembar saham yang telah dibagikan sebagai dividen interim dan telah dibayarkan pada tanggal 21 Desember 2023 sehingga sisa dividen final yang akan dibagikan adalah sebesar Rp27,- (dua puluh tujuh rupiah) per lembar saham. Sisa dividen final tersebut akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 Juni 2024 pukul 16.00 WIB dan akan dibayarkan kepada pemegang saham Perseroan tersebut pada tanggal 21 Juni 2024;
Sisa laba bersih tahun buku 2023 akan dibukukan sebagai Laba Ditahan untuk memperkuat permodalan Perseroan;
Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan rencana penggunaan laba bersih sebagaimana disebutkan di atas, termasuk menentukan jadwal dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan dan untuk hadir dan menghadap pihak yang berwenang, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan, termasuk tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan ke dalam cadangan khusus.
Dasar Pengambilan Keputusan dalam Mata Acara Kedua:
Suara: Setuju – 12.311.573.586 (99,13598175%); Abstain – 107.301.346 (0,86401825%); Tidak Setuju – 0 (0%)
Keputusan dalam Mata Acara Ketiga:
Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain penunjukannya dengan memperhatikan usulan dari Komite Audit Perseroan.
Dasar Pengambilan Keputusan dalam Mata Acara Ketiga:
Suara: Setuju – 11.671.939.696 (93,98548387%); Abstain – 107.301.346 (0,86401825%); Tidak Setuju – 639.633.890 (5,15049788%)
Keputusan dalam Mata Acara Keempat:
Menetapkan remunerasi Dewan Komisaris dengan total seluruhnya sejumlah Rp246.320.000,- (dua ratus empat puluh enam juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) per bulan setelah dipotong pajak untuk tahun buku 2024 dan memberikan tantiem kepada Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023 sejumlah Rp1.680.000.000,- (satu miliar enam ratus delapan puluh juta rupiah);
Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarannya masing-masing di antara anggota Dewan Komisaris dan melakukan penyesuaian atas total remunerasi dalam hal terdapat perubahan jumlah anggota Dewan Komisaris dalam tahun buku 2024 dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi;
Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan pembagian tugas dan wewenang kepada masing-masing Direksi dan menentukan remunerasi bagi anggota Direksi.
Dasar Pengambilan Keputusan dalam Mata Acara Keempat:
Suara: Setuju – 12.043.850.396 (96,98020523%); Abstain – 107.301.346 (0,86401825%); Tidak Setuju – 267.723.190 (2,15577652%)
Keputusan dalam Mata Acara Kelima:
Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap V Tahun 2023 setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi telah digunakan sesuai dengan rencana penggunaan dana yang tertuang dalam Prospektus.
Dasar Pengambilan Keputusan dalam Mata Acara Kelima:
Oleh karena Mata Acara Kelima Rapat hanya bersifat laporan, maka tidak dilakukan sesi tanya jawab maupun pengambilan keputusan.
Keputusan RUPS Luar Biasa
Keputusan dalam Mata Acara Pertama:
Menyetujui mengalihkan kekayaan Perseroan dan/atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku atau lebih, termasuk dalam rangka mendapatkan pinjaman dari Bank maupun bukan Bank, menerbitkan Obligasi dan Medium Term Notes (MTN), melakukan kerja sama pembiayaan dengan Bank maupun bukan Bank, sekuritisasi, dan mendapatkan pinjaman dari berbagai sumber pendanaan lainnya dalam kegiatan usaha normal Perseroan;
Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan tersebut di atas termasuk dalam rangka mendapatkan pinjaman dari Bank maupun bukan Bank, menerbitkan Obligasi dan Medium Term Notes (MTN), melakukan kerja sama pembiayaan dengan Bank maupun bukan Bank, sekuritisasi, dan mendapatkan pinjaman dari berbagai sumber pendanaan lainnya dalam kegiatan usaha normal Perseroan, dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan Pasar Modal.
Dasar Pengambilan Keputusan dalam Mata Acara Pertama:
Suara: Setuju – 11.285.631.507 (92,68278954%); Abstain – 55.680.700 (0,45727548%); Tidak Setuju – 835.308.245 (6,85993497%)
Keputusan dalam Mata Acara Kedua:
Menyetujui mengangkat kembali Bapak Sudjono dan Bapak Sutadi masing-masing sebagai Direktur dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-3 (tiga) berikutnya;
Menyetujui pengangkatan Bapak Goklas sebagai Direktur Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat dan setelah diperolehnya persetujuan dari Regulator terkait, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-3 (tiga) berikutnya;
Menetapkan susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sesuai dengan masa jabatan masing-masing sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS
Presiden Komisaris : Bapak Kusmayanto Kadiman (2021 - 2026)
Komisaris Independen : Bapak Johanes Sutrisno (2021 - 2026)
Komisaris Independen : Bapak Alfonso Napitupulu (2021 - 2026)
Komisaris : Bapak Sunata Tjiterosampurno (2020 - 2025)
Komisaris : Bapak Saurabh Narayan Agarwal (2023 - 2028)
DIREKSI
Presiden Direktur : Bapak Francis Lay Sioe Ho (2021 - 2026)
Direktur : Bapak Sutadi (2024 -2027)
Direktur : Bapak Sudjono (2024 -2027)
Direktur : Bapak Andrew Adiwijanto (2022 - 2027
Direktur : Bapak Goklas* (2024 -2027)
*Efektif setelah diperolehnya persetujuan dari Regulator terkait
DEWAN PENGAWAS SYARIAH
Ketua : Bapak Asrori S. Karni (2022 - 2027)
Anggota : Ibu Helda Rahmi Sina (2022 - 2027)
Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan perubahan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan mengurus pemberitahuan serta pendaftaran kepada instansi yang berwenang, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan keputusan mata acara Rapat.
Dasar Pengambilan Keputusan dalam Mata Acara Kedua:
Suara: Setuju – 11.681.438.362 (95,93333723%); Abstain – 51.274.300 (0,4210881%); Tidak Setuju – 443.907.790 (3,64557466%)
Sehubungan dengan pembagian dividen tunai tahun buku 2023 maka jadwal pembagian dividen tunai tahun buku 2023 adalah sebagai berikut:Jadwal Pembagian Dividen
|
No. |
Keterangan |
Tanggal |
|
1. |
Cum dividen di pasar reguler dan negosiasi |
3 Juni 2024 |
|
2. |
Ex dividen di pasar reguler dan negosiasi |
4 Juni 2024 |
|
3. |
Cum dividen di pasar tunai |
5 Juni 2024 |
|
4. |
Ex dividen di pasar tunai |
6 Juni 2024 |
|
5. |
Recording date untuk dividen |
5 Juni 2024 |
|
6. |
Pembayaran dividen |
21 Juni 2024 |
Tata Cara Pembagian Dividen
Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada para pemegang saham Perseroan.
Dividen akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 5 Juni 2024 pukul 16.00 WIB (selanjutnya disebut “Pemegang Saham yang Berhak”).
Cara Pembayaran Dividen:
Bagi Pemegang Saham yang Berhak yang memiliki saham dalam bentuk warkat (script), pembayaran dividen akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan (telegraphic transfer) langsung ke rekening Pemegang Saham yang Berhak, apabila Pemegang Saham yang Berhak telah menyerahkan surat mandat dividen (blanko surat mandat dividen dapat diperoleh dari Badan Administrasi Efek Perseroan, PT Raya Saham Registra (“BAE”)), beserta salinan bukti identitas individu atau badan hukum dan salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) bagi Wajib Pajak Dalam Negeri (“WPDN”) atau asli Surat Keterangan Domisili berupa DGT Form (“SKD”) bagi Wajib Pajak Luar Negeri (“WPLN”), kepada Perseroan atau BAE selambat-lambatnya pada tanggal 5 Juni 2024 pukul 16.00 WIB pada alamat berikut:
|
Perseroan Corporate Secretary PT BFI Finance Indonesia Tbk BFI Tower, Sunburst CBD Lot 1.2 Jl. Kapt. Soebijanto Djojohadikusumo BSD City, Tangerang Selatan 15322 Telp. (021) 2965 0300, 2965 0500 ext 692 E-mai: corsec@bfi.co.id |
BAE PT Raya Saham Registra Plaza Sentral Lantai 2 Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48 Jakarta 12930 Telp. (021) 2525666 E-mail: rsbae@registra.co.id |
Bagi Pemegang Saham yang Berhak yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), pembagian Dividen akan dilakukan oleh KSEI melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham yang Berhak membuka rekening efek.
Ketentuan Pemotongan Pajak Penghasilan:
Dividen tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan ("PPh") sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku, yang mana menjadi kewajiban Pemegang Saham yang Berhak.
Bagi Pemegang Saham yang Berhak yang merupakan WPDN berlaku ketentuan sebagai berikut:
Menurut ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, dividen yang diterima Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri ("WPOPDN") tidak lagi dipotong PPh dan dapat diperlakukan sebagai penghasilan bukan obyek PPh sepanjang diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 ("PP9"), Peraturan Menteri Keuangan No. 18 Tahun 2021 ("PMK18") dan aturan perpajakan pelaksanaannya; atau WPOPDN juga dapat memilih dikenai PPh bersifat final sebesar 10% berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan ("UU PPh") Pasal 17 Ayat 2c* tanpa perlu untuk melakukan investasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apabila WPOPDN yang memilih memperlakukan dividen yang diterima sebagai penghasilan bukan obyek PPh, namun pelaksanaan investasi yang tidak sesuai dengan ketentuan dan tata cara sebagaimana yang diatur dalam PP9 dan PMK18, maka atas dividen terkait juga dikenakan PPh bersifat final sebesar 10% berdasarkan UU PPh Pasal 17 Ayat 2c*.
*Penyetoran PPh bersifat final atas dividen tersebut, harus disetor sendiri oleh WPOPDN paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah bulan dari tanggal pencatatan (Recording Date).
Pemegang Saham yang Berhak diwajibkan untuk menyampaikan salinan NPWP kepada KSEI, Perseroan atau BAE (sebagaimana yang berlaku) paling lambat pada tanggal 5 Juni 2024 pukul 16.00 WIB.
Bagi Pemegang Saham yang Berhak yang merupakan WPLN berlaku ketentuan sebagai berikut:
Pemegang Saham yang Berhak yang negaranya tidak mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) atau Tax Treaty dengan Negara Republik Indonesia, akan dikenakan PPh sebesar 20%, sesuai ketentuan Pasal 26 UU PPh.
Pemegang Saham yang Berhak yang negaranya mempunyai P3B atau Tax Treaty dengan Negara Republik Indonesia, akan dikenakan PPh dengan tarif yang lebih rendah apabila Pemegang Saham yang Berhak tersebut memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak No. PER-25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 tentang Tata Cara Penerapan P3B (“Perdir 2018”), dan menyampaikan SKD yang diisi dengan benar, lengkap, dan jelas serta ditandatangani oleh Pemegang Saham yang Berhak tersebut (pengesahan yang mana dapat digantikan dengan Certificate of Residence asli dalam bahasa Inggris) kepada KSEI, Perseroan, atau BAE (sebagaimana yang berlaku), paling lambat tanggal 5 Juni 2024 pukul 16.00 WIB. Apabila sampai dengan batas waktu tersebut, (a) Pemegang Saham yang Berhak tersebut tidak dapat memenuhi persyaratan dalam Perdir 2018; dan/atau (b) KSEI, Perseroan, atau BAE belum menerima dokumen yang dimaksud, maka Pemegang Saham yang Berhak tersebut akan dikenakan PPh Pasal 26 UU PPh sebesar 20%.
Bagi Pemegang Saham yang Berhak yang memiliki saham dalam bentuk warkat (script), bukti pemotongan pajak dividen (jika ada) dapat diambil di kantor BAE Perseroan.
Bagi Pemegang Saham yang Berhak yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen (jika ada) dapat diambil di kantor Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana Pemegang Saham yang Berhak membuka rekening efek.
Tangerang Selatan, 27 Mei 2024
PT BFI Finance Indonesia Tbk
Direksi