Pajak Progresif: Definisi, Dasar Hukum, Tarif, dan Cara Menghitungnya

Ada beragam jenis pajak yang berlaku di Indonesia. Salah satu diantaranya yaitu pajak progresif bagi pemilik kendaraan bermotor.

Adanya pajak ini sengaja diberlakukan untuk menekan jumlah kendaraan bermotor yang ada serta mengurangi angka kemacetan yang umum terjadi di perkotaan.

Berapa tarif pajak progresif dan bagaimana cara menghitungnya? Simak selengkapnya di uraian berikut ini.

Apa itu Pajak Progresif Kendaraan?

Apa yang dimaksud dengan pajak progresif? Pajak progresif adalah tarif pajak yang dikenakan kepada pemilik kendaraan bermotor dengan persentase yang didasarkan pada jumlah objek pajak serta besaran nilai dari objek tersebut.

Pajak progresif dikenakan bagi masyarakat yang memiliki kendaraan lebih dari satu dengan jenis kendaraan, nama pemilik, serta alamat yang sama. Dengan kata lain, semakin bertambahnya jumlah kendaraan yang dimiliki, maka akan semakin besar pula nilai pajak kendaraan yang harus dibayarkan. Pajak jenis ini kerap kali disebut sebagai pajak bertingkat.

Jadi, bilamana Anda memiliki 2 unit motor atau mobil, maka pajak bertingkat ini sudah bisa dipastikan berlaku. Begitupun juga dengan kepemilikan 4 unit mobil atas nama berbeda namun alamat tempat tinggal sama atau tergabung dalam satu Kartu Keluarga (KK), maka mobil kedua sampai dengan keempat dikenakan pajak ini.

Pajak progresif juga berlaku terhadap kendaraan lama yang sudah dijual namun belum dilakukan balik nama dan Anda sudah memiliki kendaraan baru. Oleh karenanya, sebelum Anda memutuskan untuk membeli kendaraan baru, pastikan untuk segera melakukan balik nama terhadap kendaraan lama Anda yang sudah terjual.

Pajak progresif tidak berlaku jika Anda memiliki 1 mobil dan 1 motor. Selain itu, kendaraan bermotor TNI/Polri, ambulans, mobil jenazah, angkutan umum, mobil pemadam kebakaran, kendaraan pemerintah, sampai dengan kendaraan untuk lembaga sosial dan agama tidak dipungut pajak tingkatan ini.

Baca Juga: Baru Beli Motor Bekas? Begini Cara Mudah dan Syarat Balik Nama Motor

Dasar Hukum Pajak Progresif Kendaraan

Adanya pajak progresif kendaraan telah diatur sesuai dengan dasar hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Dalam UU tersebut berbunyi:

“Kebijakan tarif pajak kendaraan bermotor juga diarahkan untuk mengurangi tingkat kemacetan di daerah perkotaan dengan memberikan kewenangan daerah untuk menerapkan tarif pajak progresif untuk kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya.”

Pajak progresif yang ada dibedakan menjadi 3 sesuai jenis kepemilikannya:

• Kendaraan Roda Kurang dari 4

• Kendaraan Roda 4

• Kendaraan Roda Lebih dari 4

Baca Juga: Cara dan Syarat Bayar Pajak Motor Terbaru, Bisa Darimana Saja!

Tarif Pajak Progresif Kendaraan

Berikut ini rincian terkait pajak progresif mobil dan pajak progresif motor di beberapa provinsi yang ada di Indonesia. Perlu diingat, setiap provinsi memiliki besaran tarif pajak bertingkat yang berbeda-beda sesuai dengan wewenang yang ditetapkan dan selama hal tersebut mengacu pada Pasal 6 UU Nomor 28 tahun 2009.

Adapun isi yang terkandung dalam pasal tersebut meliputi:

• Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pertama paling rendah 1% dan tertinggi 2%.

• Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) kedua dan seterusnya yakni paling rendah sebesar 2% dan paling tinggi 10%. Berlaku untuk pemilik kendaraan mobil maupun motor.

Baca Juga: Cara Mudah Bayar Pajak Mobil Online, Tidak Perlu Datang Ke Samsat!

Image Source: BFI Finance Team

Tarif Pajak Progresif di DKI Jakarta

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 2 Th 2015, berikut ini besaran pajak yang berlaku.